Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Munchen/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintahan baru terkait pelaksaan APBN 2025 yang akan dimulai di bulan Januari. Menurutnya, anggaran di APBN 2025 akan membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang besar, Pemerintahan Prabowo sudah menetapkan 48 Kementerian, 7 Pejabat setingkat Kementerian dan 56 Wakil Menteri.

“Dengan jumlah kabinet sebesar itu, tentu memerlukan anggaran dan dukungan manajemen sumber daya yang juga semakin besar. Tentunya akan berdampak terhadap alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (22/12/2024).

Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa belum sesuatu yang istimewa dalam APBN 2025. Sebab, penganggaran masih berjalan seperti biasannya (business as usual).

“Kita ketahui, APBN 2025 disusun oleh Pemerintahan dan DPR periode sebelumnya, sedangkan yang menjalankan adalah Pemerintah dan DPR periode saat ini, artinya alokasi anggaran APBN 2025 masih bersifat transisi dari Pemerintahan lama menuju Pemerintahan baru," ujar Anggota Baleg DPR RI ini.

Kemudian, ia juga enyebutkan bahwa anggaran-anggaran rutin dan wajib masih akan mendominasi alokasi anggaran 2025, sehingga menyebabkan ruang fiskal akan semakin mengecil. "Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa mengoptimalkan kerja-kerja K/L untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang bisa menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Doktor bidang ekonomi jebolan Universitas Airlangga ini juga menambahkan jika dilihat llebih mendalam, alokasi anggaran APBN 2025 perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan parlemen. Hal itu karena di tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu, perekonomian nasional juga mengalami stagnasi pertumbuhan," ujarnya.

Bahkan, Anis juga memaparkan menurut rincian alokasi APBN yang tergambar dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan negara yang terdapat dalam APBN juga mengalami fluktuasi.

Ia pun mengungkapkan bahwa pendapatan negara, walaupun secara nominal meningkat tapi secara pertumbuhan terus mengalami fluktuasi.

“Kinerja pendapatan negara pada tahun 2022 mampu tumbuh 31,0 persen seiring dengan kembali pulihnya perekonomian pasca pandemi dan kenaikan harga komoditas unggulan nasional, batu bara, nikel, kelapa sawit dll. Kemudian, tahun 2023 hanya mampu tumbuh sebesar 5,6 persen. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari mulai turunnya harga komoditas di pasar Internasional. Begitupula tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,3 persen. Sedangkan pendapatan negara pada APBN 2025 tumbuh sebesar 6,9 persen dari outlook 2024," katanya.

Legislator perempuan ini juga memandang dengan alokasi belanja negara, di tengah kinerja perekonomian nasional naik turun, kinerja belanja negara juga mengalami fluktuasi.

"Meningkat dari Rp3.096,3 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp3.621,3 triliun pada tahun 2025 atau tumbuh rata-rata sebesar 6,6 persen setiap tahunnya. Meningkatnya alokasi belanja hingga Rp3.621,3 triliun pada tahun 2025, belum bisa memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Pembiayaan negara juga mengalami fluktuasi menurut Anis. "Pada tahun 2021 pembiayaan anggaran senilai Rp871,7 triliun. Pada tahun anggaran 2023 kembali ke defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB, outlook pembiayaan anggaran diperkirakan sebesar Rp486,4 triliun. Pada tahun 2024 diperkirakan pembiayaan negara mencapai Rp522,8 triliun. Pada tahun 2025 pembiayaan anggaran diperkirakan meningkat sebesar Rp616,6 triliun. Konsekuensinya adalah beban utang dan bunga utang selalu meningkat setiap tahunnya," katanya. (rdn)